Ferry Juan SH Desak Buronan Terpidana Pembobol Bank Mandiri Rp 120 M Segera Dieksekusi

oleh

JAKCITY (Jakarta) – Joseph Tjahjadjaja, terpidana 11 tahun kasus pembobol Bank Mandiri sebesar Rp 12O miliar, diminta agar kooperatif untuk tunduk dan patuh pada hukum. Pasalnya, Ferry Juan SH selaku kuasa hukumnya, heran karena kliennya tersebut sampai sekarang belum dieksekusi, meski sudah ada kekuatan hukum tetap (inkrah).

Terkait belum dieksekusinya Joseph Tahjadjaja, pengacara kondang yang kerap berpenampilan flamboyan tersebut, tak mau jika nantinya dituduh menghalang-halangi eksekusi. Selain itu, agar masyarakat tidak menuduh dirinya bermain mata dengan jaksa. Karenanya, ia minta supaya buronan kasus pembobol Bank Mandiri tersebut, segera dipenjarakan (eksekusi-red).

“Jika hukum dijadikan panglima di negeri ini, tentu saja siapa pun harus patuh dan tunduk. Sebab, semua harus sama dihadapan hukum (equality before the law),” paparnya kepada JAKCITY, Minggu (16/2) di Jakarta.

Program Tabur (Tangkap Buronon) yang digaungkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, menurut pandangan Ferry Juan SH, bisa merupakan tonggak dari penegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Kembali terkait terpidana Joseph Tjahjadjaja, kata Ferry Juan SH, saat dalam proses peradilan sekitar tahun 2004 silam, justru dirinyalah yang memperjuangkan penangguhan status penahanannya menjadi tahanan kota. Karena itu, sangat disayangkan jika Joseph Tjahjadjaja dinilai tidak kooperatif dan juga tidak taat hukum.

“Saya sendiri yang mengupayakan agar Joseph Tjahjadjaja, diberi penangguhan penahanan menjadi tahanan kota. Bahkan hingga proses upaya banding dan kasasi yang bersangkutan, tidak berada dalam penjara,” jelasnya lagi.

Ditambahkan Ferry Juan SH, dirinya selaku kuasa hukum berharap agar kliennya patuh pada hukum dan mau menyadari diri dengan menerima putusan pengadilan, yakni 11 tahun penjara.

“Jadi, saya sebagai pengacaranya tahu persis proses hukum perkara tersebut. Saya yang telah mengupayakan penangguhan penahanannya. Namun, setelah inkrah, terpidana harus dieksekusi. Kalau kemudian klien saya minta ditunda eksekusinya, harus ada alasan yang masuk akal, dong!” tegasnya.

Dikatakan Ferry Juan S kliennya beralasan sakit, harus ada keterangan medis dokter. Karena, menurut ketentuan Pasal 35 Reglemen Penjara, dokter yang ditunjuk Lapas, bisa menolak orang yang sakit tertentu untuk ditahan di Lapas. Jika meninggal dunia pun, harus ada dokumen kematiannya. “Nah, kalau menghilang begitu saja tanpa kabar berita jelasnya, itu kan namanya melarikan diri. Tentu, jaksa selaku eksekutor, wajib mencari terpidana untuk mengeksekusinya.

Padahal, sebut Ferry Juan SH, terpidana sekitar tahun 2004 silam divonis 11 tahun penjara oleh Pengadilan Negri Jakarta Pusat. Bahkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim diketuai Suripto ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Khairul Anwar, 17 tahun.

Terpidana yang akhirnya juga divonis hukuman yang sama dalam tingkat kasasi ini dinyatakan terbukti membobol Bank Mandiri cabang Mampang Prapatan – Jakarta. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatannya yang dilakukan bersama Agus Budio Santoso dari PT Rifan Financindo Sekuritas berawal terpidana mencarikan dana (arranger) untuk ditempatkan di Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan dan meminta imbalan atas penempatan dana tersebut.

Dana tersebut akan dikucurkan kepada Alexander J. Parengkuan yang semula ditujukan untuk membangun rumah sakit jantung namun belakangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya, ia berhasil menempatkan deposito Rp 200 miliar dari PT Jamsostek di bank tersebut.

Deposito Jamsostek yang telah ditempatkan di bank tersebut kemudian dijadikan jaminan kredit oleh terpidana atas bantuan kepala cabang Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan, Charto Sunardi. Namun pihak Jamsostek mengakui tidak pernah menjaminkan deposito tersebut sebagai agunan kredit. (Agsa)